Title
Industri Alas Kaki Menjadi Sektor Prioritas Program Peningkatan Ekspor
Ditulis oleh Aprisindo   
Selasa, 16 April 2019 06:11
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, selaku Ketua Pokja III Mirza Adityaswara dalam acara FGD  tentang Pengutan Ekspor Sektor Prioritas yang diadakan Pokja III Bank Indonesia 11 september 2019 di Gedung BI  menjelaskan,  Sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 2015, Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) terfokus pada aspek perbaikan iklim investasi, peningakatan daya saing, percepatan infrastruktur, serta aspek perlindungan masyarakat dan ekonomi perdesaan.
           Dalam perkembangannya terjadi perluasan, seperti adanya penyederhanaan prosedur pada 10 indikator EoDB (Ease of Doing Business), Integrasi Perizinan Usaha, Satgas Pengawalan Investasi, Perluasan Fasilitas Tax Holiday, Relaksasi Daftar  Negatif Investasi (DNI), Insentif Dana Hasil Ekspor (DHE).
          Pada kesempatan yang sama Mirza juga memberikan kesempatan kepada Asosiasi dan pelaku usaha untuk menyampaikan beberapa masalah dan masukan yang dihadapi oleh masing masing sektor, seperti alas kaki, otomotif, tekstil dan garment, kopi, serta retail. Masukan tersebut akan dijadikan sebagai bahan perbaikan program Pokja III Bank Indonesia,  khususnya dalam rangka  mendorong peningkatan ekspor bagi sektor prioritas diantaranya alas kaki dan kulit, otomotif, tekstil dan garmen, serta kopi.
Lebih lanjut Mirza menjelaskan, bahwa beberapa masukan yang telah disampaikan oleh asosiasi dan pelaku usaha akan disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini kementerian terkait, agar masalah tersebut bisa dibantu dan diselesaikan hal tersebut tentunya untuk mendorong peningkatan ekspor dalam rangka perbaikan ekonomi negara.  
          Sementara Aida S. Budiman, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter selaku Sekretaris Pokja III dalam presentasinya menyampaikan, Neraca perdagangan 2018 yang defisit menunjukan perlu extra effort untuk mendorong peran ekspor. Defisit neraca perdagangan menjadi constraint dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari   adanya Neraca   perdagangan   mengalami   defisit   seiring dengan peningkatan defisit neraca migas dan penurunan surplus neraca nonmigas; Peran ekspor produk manufaktur terbatas ditengah peran ekspor berbasis komoditas SDA yang turun, untuk tu percepatan  peningkatan  ekspor  diperlukan  untuk mendukung kesinambungan pembiayaan pembangunan di tengah surplus TMF yang lebih rendah.
        Selanjutnya Aida menyampaikan, dalam jangka pendek, peningkatan ekspor manufaktur diprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat daya saing yang tinggi di  pasar internasional, neraca perdagangan surplus, kontribusi terhadap ekspor nasional cukup besar, serta tidak berdampak lanjutan pada peningkatan impor, Sektor tersebuat yaitu alaskaki, tekstil dan produk tekstil dan otomotif.
          Sementara itu Ketua umum APRISINDO Eddy Widjanarko menyampaikan, peningkatan ekspor alas kaki dalam lima tahun terakhir rata-rata mengalami pertumbuhan 6,4 %, pada tahun 2017 ekspor alas kaki mencapai USD 4,9 milyar dan untuk tahun 2018 diyakini mencapai USD 5 milyar. Namun demikian industry alas kaki berpacu dengan kenaikan UMR, kenaikan ini ganas mengingat industri alas kaki merupakan padat karya. Sebagai salah satu jalan saat ini relokasi ke daerah-daerah yang UMR lebih rendah sebagai pilihan untuk industri ini.
          Terkait relokasi pabrik dari China tidak sesuai harapan, kendalanya adalah perjanjian EU-CEPA, Indonesia berlomba dengan Vietnam, dengan adanya perjanjian Vietnam dengan EU-CEPA Vietnam bisa ekspor ke negara Eropa dengan bea masuk yang sangat rendah, sedangkan Indonesia jika ekspor ke Eropa kena bea masuk dikisaran 9-10 % , jika masalah ini tidak segera diatasi maka dari China akan lari ke Vietnam, dan harapan APRISINDO Indonesia agar segera  melakukan perjanjian UE-CEPA, setidaknya sama seperti Vietnam. Masalah lainnya adalah UMSP seharusnya industri alas kaki yang merupakan padat karya tidak ada UMSP. Ungkap Eddy.
           Sementara masalah utama lainya yang dihadapi oleh industry otomotif, TPT, Ritel, makanan dan minuman adalah UMP dan UMSP, terlebih tahun ini merupakan tahun politik sehingga kenaikan UMP bisa saja dipolitisi. (R)