Title
Sudah Satu Tahun Pelaksanaan OSS, Namun Implementasinya Masih Belum Maksimal
Ditulis oleh Aprisindo   
Jumat, 01 November 2019 07:34
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang Sistim Pelayanan Perijinan Terintegrasi Berbasis Elektronik (online single submission) sudah satu tahun berjalan. Untuk mengetahui sebagaimana implementasi pelaksanaan PP tersebut Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) telah melakukan studi evaluasi satu tahun implementasi online single submission (OSS). Adapun daerah studi KPPOD yaitu fokus daerah yang menjadi pusat kegiatan investasi yang mewakili regional Indonesia, seperti DKI, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.
          Dalam rangka mendiseminasi hasil studi tersebut KPPOD pada tanggal 26 September 2019 mengadakan seminar nasional setahun pelaksanaan OSS bertempat di Kantor KPPOD Jakarta dengan menghadirkan  narasumber langsung dari Kementerian atau instansi yang menangani hal ini yaitu dari Menko Perekonomian dan BKPM.    
          Menurut ketua dewan Pembina KPPOD Sofjan Wanandi dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa, dari sejarahnya OSS memang sudah ada masalah. Dalam rangka untuk mempercepat perijinan, pemerintah dalam hal ini Presiden menugaskan kepada Menko Perekonomian dalam pelaksanaan program tersebut karena BKPM belum siap. Pada hal pada saat itu kesiapan dari Kemenko belum maksimal khususnya dari segi IT dan dalam prakteknya dilapangan masih ada masalah, baik untuk investasi baru maupun lama, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara online semua namun juga dilakukan secara manual. Hal ini banyak dialami didaerah-daerah.
          Sementara Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng menyampaikan bahwa, dalam studi yang dilakukan dari Mei sampai Juli 2019 telah ditemukan beberapa kondisi cukup menghambat di level pusat dan daerah yaitu regulasi, sistem, dan tata laksana. Pada aspek regulasi di pusat, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau NSPK sektoral yang idealnya menjadi petunjuk teknis pelayanan izin, tidak konkrit menerjemahkan PP Nomor 24 tahun 2018 tentang OSS ke dalam prosedur yang mudah diikuti. Aspek sistem,  salah satu kelemahan sistem OSS adalah fitur penentuan lokasi usaha yang belum sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta ketersediaan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Aspek tata laksana. OSS juga masih menemui kendala baik terjadi di tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat pusat, sistem OSS belum terintegrasi utuh dengan sistem perizinan Kementerian Lembaga. Sementara di daerah masih terlihat banyak pemda yang memiliki sistem perizinan daerah mandiri berbasis-aplikasi (melalui PTSP) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang belum terintegrasi dengan lembaga OSS.
          Lebih lanjut Robert menjelaskan, bahwa ada beberapa hal yang menghambat proses pelaksanaan OSS lainnya, diantaranya (Pertama). Mayoritas Daerah masih kesulitan mengintegrasikan OOS, (Kedua). Database perizinan masih belum terklasifikasi, (Ketiga). Ketiadaan fitur E-Payment, (Keempat). Tidak semua daerah memiliki RDTR dan (Kelima). Tambahan prosedur di aplikasi K/L justru menghambat proses.
          Sementara menurut Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal  BKPM,  Fara Ratnadewi Indriani dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan OSS masih ada kendala, hal ini karena memang dalam program sistim OSS kurang sempurna.Untuk itu BKPM selaku pengelolah OSS sedang menyiapkan OSS baru yakni fersi 1.1, fersi ini tentunya lebih baik dan sempurna dibandingkan fersi yang saat ini digunakan yaitu 1.0. (R)