Title
Industri dapat Memanfaatkan Insentif Super Deduction untuk Kegiatan Vokasi
Ditulis oleh Aprisindo   
Jumat, 01 November 2019 08:17
Jumlah pengangguran di Indonesia terindikasi meningkat dari tahun ke tahun dan didominasi oleh lulusan SMK, sementara sumber daya manusia (SDM) industri tidak dapat dipenuhi olah lulusan SMK. Beberapa setrategi telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, seperti pembangunan Link and Match SMK dan industri, pendidikan vokasi industri, dan pendidikan serta pelatihan sistim 3 in 1.
        Hal tersebut disampaikan Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin Reni Yanita pada sosialisasi Insentif Super Deduction.  Kegiatan Vokasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 128 tahun 2019 yang diselenggar oleh Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin  pada tanggal 30 September 2019 di Hotel Puri Denpasar, Jakarta.
          Lebih lanjut Reni menjelaskan bahwa sosialisasi bertujuan agar perusahaan, maupun Balai Latihan Kerja dapat memahami PMK 128 tahun 2019 ini dan bisa memanfaatkan intensif yang diberikan pemerintah dalam rangka untuk peningkatan SDM bagi industri.
       Sementara itu, menurut Arif dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, bahwa tujuan diterbitkannya  PMK No 128 tahun 2019  diantaranya adalah untuk mendorong  investasi  pada  bidang usaha padat  karya  dalam  rangka penciptaan lapangan kerja baru; Mendorong   peran   swasta   dalam program penyediaan  SDM Indonesia  berkualitas sesuai program link and match; dan Mendorong kegiatan penelitian serta pengembangan di Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing perusahaan Indonesia.
         Dalam pokok pengaturan PMK 128/2019, bahwa penerima intensif super deduction adalah wajib pajak perusahaan/bandan yang melakukan kegiatan penyediaan fasilitas praktek kerja dan pemagangan dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kopetensi tertentu.Bentuk fasilitas yaitu pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen yang terdiri atas 100 persen biaya riil  dalam rangka kegiatan praktek pemagangan, dan/atau pembelajaran, dan 100 persen dari biaya riil dalam kegiatan praktek kerja pemagangan atau pembelajaran.
         Adapun prosedur untuk memanfaatkan fasilitas ini, perusahaan membuat surat perjanjian kerjasama (PKS), yang memuat Nomor dan tanggal PKS, nama dan NPWP, Nama SMK, jenis kopetensi, tanggal efektif, jumlah peserta vokasi dan perkiraan biaya. Selanjutnya disampaikan pemberitahuan dengan sisitim OSS dengan melampirkan PKS dan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan dalam hal sistim OSS belum tersedia, disampaikan secara langsung ke Kanwil yang membawai KPP tempat wajib pajak terdaftar.  (R)