Title
Pemerintah Berikan Kebijakan dan Fasilitas Fiskal Untuk Mendukung Iklim Industri Alas Kaki
Ditulis oleh Aprisindo   
Kamis, 19 Desember 2019 07:11
Dalam rangka untuk menguatkan dan meningkatkan Daya Saing Industri serta meningkatkan ekspor alas kaki, kulit, dan tekstil, Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang mendukung. Untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut Direktorat Industri tekstil, kulit dan alas kaki Kementerian Perindustrian telah mengadakan forum group discussion (FGD)  yang diadakan pada tanggal 8 Nonember 2019 di Aston Imperial Bekasi.
          Pada kesempatan tersebut hadir  pelaku industri alas kaki anggota APRISINDO Esfari Maskawiyah dari PT. Panarub Industri, Suwita Tjahjadi dari PT. Sepatumas Idaman dan dari Sekretariat APRISINDO diwakili oleh Direktur Eksekutif Firman Bakri dan Redaksi APRISINDO News Letter Muslimin.
            Menurut Elis Masito  yang mewaliki Direktur Industri tekstil, kulit dan alas kaki dalam sambutannya menyampaikan bahwa industri alas kaki, tekstil dan kulit merupakan salah satu sektor industri non migas yang menjadi andalan ekspor (share 10,6 % dari ekspor nasional), penyerapan tenaga kerja dan diunggulkan sebagai champion industry 4.0. Untuk itu dengan adanya FGD ini , beberapa insentif fiskal existing yang telah dicanangkan Pemerintah diharapkan bisa dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku industri alas kaki, tekstil dan kulit agar kinerja sektor ini semakin berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
         Sementara Direktur Ketahanan & Iklim Usaha Industri Kemenperin Reni Yanita dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pelaku industri harus tau kebijakan terbaru dan bagaimana pemanfaatannya, jangan sampai fasilitas sudah  ada tapi yang memanfaatkan tidak ada, untuk itu dengan adanya FGD tersebut kebijakan maupun fasilitas fiskal yang berikan pemerintah  bisa dimanfaatkan dengan maksimal.
           Beberapa fasilitas yang diberikan pemerintah diantaranya yaitu Fasilitas Tax Holiday (UU No. 25 Tahun 2007,PMK No. 150 Tahun 2018, Per BKPM 1/2019 jo. Per BKPM 6/2019) , yaitu Pengurangan PPh Badan 100% selama 5 sampai dengan 20 tahun (sesuai dengan nilai investasi); Pengurangan PPh Badan 50% selama 2 tahun setelah jangka waktu pemanfaatan Fasilitas Tax Holiday berakhir.
 Pengajuan permohonan fasilitas ini  bersamaan dengan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau paling lama 1 tahun setelah penerbitan pendaftaran penanaman modal. Cakupan industri yang tidak tercantum dalam cakupan industri pionir tetapi memenuhi nilai investasi minimal Rp. 500 Miliar, permohonan diajukan melalui BKPM dan dilakukan pembahasan antar kementerian.
       Fasilitas Tax Allowance (PP 18 Tahun 2015 Jo. PP 9 Tahun 2016), yaitu bentuk fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30 % dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing 5% pertahun; penyusutan dan amortisasi dipercepat; Tarif PPh dividen sebesar 10 % atau tarif menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; Kompensasi kerugian 5 sampai dengan 10 tahun. Sementara Kriteria dan Persyaratan yaitu Industri yang memiliki nilai investasi yang tinggi yaitu diatas 30 milyar; memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau memiliki kandungan lokal yang tinggi.
        Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (PMK No. 188 Tahun 2015) yaitu fasilitas Pembebasan Bea Masuk Mesin Serta Barang dan Bahan untuk industry yang menghasilkan barang, sedangkan jangka waktu pemberian tersebut, 2 tahun untuk pembelian mesin dan 2-4 tahun untuk pembelian barang dan bahan.
          Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) diatur dalam UU No 10 tahun 1995 dan UU No 17 tahun 2006 adapun kriteria  barang dan bahan yang mendapatkan BMDTP yaitu  barang yang Belum diproduksi di dalam negeri, belum  memenuhi spesifikasi dan jumlahnya belum mencukup. Ada pun Persyaratan untuk mendapatkan BMDTP (Kriteria Sektor Industri) yaitu untuk memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen (bobot  40%), meningkatkan daya saing (bobot  30%),  meningkatkan penyerapan tenaga kerja (bobot 20%),  dan meningkatkan pendapatan negara (bobot 10%). (R).