Title
Perundingan UMSP DKI 2020 APRISINDO dengan Serikan Pekerja Tidak Menemui Kesepakatan
Ditulis oleh Aprisindo   
Kamis, 19 Desember 2019 07:46
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur DKI Nomor 121 tahun 2019 tentang upah minimum provinsi tahun 2020,  kemudian akan diikuti adanya upah mimimum sektoral yang diusulkan dan ditetapkan atas dasar kesepakatan Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.Hal tersebut merujuk dari Putusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi DKI tentang hasil perundingan /kesepakatan UMSP tahun 2020 antara Asosiasi terkait guna menentukan besaran UMSP. 
    Sehubungan dengan hal tersebut APRISINDO telah mengadakan pertemuan untuk mengadakan perundingan terkait besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI tahun 2020 atas permohonan dari  Serikat Pekerja Nasional DKI dan SPSI Tekstil Sandang dan Kulit DKI (SPTSK SPSI) , dan diadakan pada tanggal 29 November 2019 yang sebelumnya juga sudah diadakan pertemuan pada tanggal 19 dan 26 November 2019 di Sekretariat APRISINDO.  
        Pada kesempatan tersebut APRISINDO diwakili Direktur Eksekutif Firman Bakri Anom dan Muslimin, sementara dari Serikat pekerja Purwoko dari SPN PT. Osagamas Utama serta Sumairi dan Mitra dari SPTSK SPSI .  
           Pada perundingan tersebut Firman Bakri menjelaskan bahwa pada tahun 2019 industri alas kaki terjadi penurunan, jika dilihat dari nilai ekspor  mulai bulan Januari-September 2019 ekspor alas kaki terjadi penurunan sebesar 12,8 persen, belum masalah lainnya seperti adanya relokasi pabrik dari Tangerang Banten ke Jawa Tengah yang hal ini tentunya berpengengaruh terhadap kinerja industri alas kaki mengingat ketersediaan tenaga kerja terampil di daerah baru belum memadai, serta masalah Buyer yang lebih memilih Vietnam untuk berinvestasi baru, hal ini tentunya menunjukan bahwa industri alas kaki di Indonesia sedang turun, untuk itu Firman meminta agar UMSP di DKI 2020 di hapus.
          Disatu sisi dari SPN dan SPSI TSK  meminta agar UMSP DKI untuk tahun 2020 lebih tinggi 5 % dari UMP DKI sehingga perundingan tersebut tidak menemui kesepakatan. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan  ini, APRISINDO telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta untuk penghapusan UMSP. Selain itu DPN APRISINDO juga mengirimkan surat ke Gubernur Banten dan Pemerintah Kota/Kabupaten di Wilayah Banten agar untuk Upah Minimum sektoral Kota/Kabupaten  dihapuskan. (R)