Title
Kementerian Perdagangan Berlakukan Sertifikasi Mandiri pada Implementasi REX GSP melalui e-SKA untuk Permudah Ekspor ke Uni Eropa
Ditulis oleh Aprisindo   
Selasa, 09 Juni 2020 04:16
Kementerian Perdagangan akan  memberlakukan sertifikasi  mandiri  pada implementasi system eksportir  teregistrasi (ER) dalam skema tarif preferensial  umum Uni  Eropa (Registered  Exporter Generalized  System  of  Preferences  European Union/REX  GSP EU) per 1 Januari 2020. Sertifikasi mandiri tersebut akan berlaku wajib pada 1 Juli 2020 mendatang dengan masa transisi implementasi selama enam bulan.
   Sertifikasi mandiri bertujuan untuk mempermudah ekspor Indonesia dalam skema GSP ke Uni Eropa dengan sistem REX. Dengan sertifikasi  mandiri, para eksportir Indonesia dapat mudah melakukan deklarasi asal barang (DAB) melalui sistem penerbitan Surat Keterangan Asal secara elektronik (e-SKA) atau Suka Indonesia. Namun dalam masa transisi saat ini, eksportir dapat memilih menggunakan SKA form A tujuan Uni Eropa.
         Uni Eropa merupakan salah satu negara tujuan ekspor  terbesar Indonesia. Penyediaan sistem sertifikasi mandiri dengan sistem REX melalui e-SKA diharapkan dapat mempercepat prosedur dan formalitas ekspor yang akan mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke Uni Eropa, khususnya bagi komoditas yang masuk dalam skema GSP Uni Eropa, hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di kantor  Kemendag (6/1/2020).
        Mendag  juga menyampaikan, metode sertifikasi mandiri diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang untuk Barang Ekspor Indonesia. Dengan metode ini, eksportir teregistrasi (ER) dapat menerbitkan DAB secara mandiri dan tidak lagi menggunakan SKA yang diterbitkan Instansi  Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA).Metode sertifikasi mandiri akan menggantikan SKA form A tujuan Uni Eropa yang selama ini telah digunakan.
              Fungsi IPSKA akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam membina pengusaha atau eksportir untuk memperoleh GSP dalam rangka mendapatkan SKA dan membantu verifikasi SKA bila identifikasi diperlukan.
          Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan, metode sertifikasi  mandiri  merupakan  penyederhanaan alur ekspor yang sejalan dengan salah satu program prioritas Presiden RI Joko Widodo yaitu penyederhanaan peraturan dan birokrasi untuk mendukung dan mendorong perdagangan dan investasi Indonesia. Sertifikasi mandiri juga mencerminkan reformasi birokrasi melalui sistem  e-SKA. Penyederhanaan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya peningkatan kinerja ekspor Indonesia di tengah tantangan global, terang Wisnu.
           Indonesia menjadi salah satu negara penerima fasilitas pengurangan ataupun penghapusan tarif preferensial secara unilateral melalui skema GSP dari Uni Eropa. Adapun komoditas atau produk-produk yang masuk dalam GSP Uni Eropa seperti , alas kaki, kopi, karet alam, furnitur, mesin cetak, dan lain sebagainya.
            REX GSP dikeluarkan Uni Eropa sebagai bentuk fasilitasi para eksportir teregistrasi (ER) tujuan Uni Eropa untuk dapat melakukan DAB secara mandiri. REX GSP yang dikeluarkan UE pada 2018 lalu pada dasarnya merupakan basis data eksportir dengan Kementerian Perdagangan selaku otoritas Indonesia yang berwenang mendaftarkan para eksportir tujuan Uni Eropa menggunakan skema GSP. Saat melakukan pendaftaran, para eksportir wajib melampirkan identitas perusahaan dan produk ekspor melalui sistem e-SKA.
          Lebih lanjut Wisnu menekankan, Pemberlakuan sertifikasi mandiri dalam implementasi REX GSP EU merupakan upaya inovatif yang dilakukan Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan fasilitas perdagangan yang cepat dan transparan sehingga proses ekspor ke Uni Eropa menjadi lebih adaptif, produktif, dan kompetitif melalui system e-SKA.
            Sebagai langkah persiapan implementasi, Kementerian Perdagangan telah melakukan uji coba sistem pendaftaran eksportir teregistrasi (ER) pada 5 November 2019 dan Coaching Clinic Sistem REX GSP EU pada 5 Desember 2019.(sumber Kemendag)