Title
APRISINDO Menolak Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara untuk Produk Tekstil
Ditulis oleh Aprisindo   
Selasa, 09 Juni 2020 06:04
Dengan telah dikenakannya Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) atas impor produk tekstil berdasarkan PMK No 161-163/PMK.010/2019, sementara terbitnya PMK tersebut merupakan atas rekomendasi KPPI dan usulan dari Kementerian Perdagangan tanggal 18 September 2019.
         Dengan putusan tersebut, APRISINDO, para importir,  serta perwakilan dagang dari negara-negara eksportir menolak aturan BMTPS tersebut dan minta agar  putusan tersebut direview.
         Untuk menindak lanjuti hal tersebut, Komite Pengamanan Perdagangan Internasional (KPPI) Kemendag pada tanggal 13 Pebruari 2020 mengadakan dengar pendapat (Public Hearing) di kantor Kemendag dengan Asosiasi yaitu APRISINDO, API, IKM garmen, asosiasi mebel, asosiasi korden dan perwakilan negara pengekspor diantaranya Korea, Hongkong dan Thaiwan.    
         Public Hearing di pimpin oleh Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Mardjoko. Menurut Mardjoko dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa tujuan dengar pendapat ini adalah untuk memberikan kesempatan kembali kepada perwakilan negara pengekspor, importir, Asosiasi, eksportir pemohon atau industri dalam negeri untuk menyampaikan bukti dan tanggapan atas ditetapkannya BMTPS dan penyelidikan yang sedang berlangsung saat ini.
        Dalam kesempatam tersebut APRISINDO yang diwakili Direktur Eksekutif Firman Bakri dan Toto dari PT. Intidragon telah memberikan penjelasan dan menolak atas ditetapkannya BMTPS. Menurut Firman Bakri, dengan dikenakannya Bea masuk tersebut industri alas kaki sangat berdampak dan mengalami kerugian, karena industri tekstil  belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
        Lebih lanjur Firman menjelaskan,  kebutuhan bahan baku untuk industri alas kaki  jenisnya  bervariatif dan banyak, didalam negeri belum ada, disamping itu untuk harga impor bahan baku juga lebih kompetitif. Untuk itu dengan adanya BMPTS tersebut industri alas kaki berkeberatan dan KPPI agar mereview ulang dan jangan dilanjutkan. “Ungkap Firman.
      Keberatan tersebut juga disampaikan oleh para perwakilan dagang dari negara-negara pengekspor dan juga importir karena tindakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara atau tindakan Safegard akan menghambat pertumbuhan industri dalam negeri yang masih ketergantungan bahan baku impor seperti halnya industri alas kaki. (R)