Title
Kementerian Keuangan Siap Memberikan Fasilitas untuk Kemudahan Berusaha
Ditulis oleh Aprisindo   
Selasa, 09 Juni 2020 06:24
Bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun APINDO yang ke 68 pada tanggal 7 Pebruari 2020,  digelar pertemuan antara Menteri Keuangan beserta Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai dengan 1.000 pengusaha  yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO),  Kamar Dagang Industri (KADIN), serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).  Tema yang diambil pada acara tersebut adalah Outlook Perekonomian dan Fiscal Policy di Tahun 2020 di Hotel Kempinski Jakarta.
    Menteri Keuangan Sri Mulyani pada kesempatan tersebut menyampaikan, Pemerintah siap memberikan insentif pengurangan pajak (tax deduction) bagi para pengusaha yang melakukan pengembangan vokasi bagi para pekerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja Indonesia agar semakin kompetitif dan produktif.
Kalau mau memperbaiki perekonomian Indonesia SDM kita harus kompetitif dan produktif, ujarnya.
      Untuk itu harus ada perbaikan SDM karena saat ini  SDM Indonesia masih menjadi salah satu tantangan besar karena cenderung memiliki pendidikan keterampilan dan produktivitas yang rendah. Hal tersebut dapat diatasi dengan menitik beratkan pada penguasaan keahlian enrepreneurship dan information and communication technologies (ICT) dengan tujuan bisa langsung diaplikaskan. Memang dalam menghadapi industry 4.0 salah satu fokus utama Presiden Jokowi ialah perbaikan SDM, “ungkap Sri Mulyani
        Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan,  pemerintah akan memasukkan Peraturan Pemerintah No. 45/2019 tentang insentif pengurangan pajak vokasi ke dalam 1 dari 11 klaster yang ada dipaket Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). Aturan ini diharapkan dapat mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk menyiapkan SDM berkualitas. Omnibus Law Ciptaker dilakukan untuk memberi kepastian kepada pengusaha dan juga buruh. Pemerintah ingin lingkungan investasi terjaga dengan baik sehingga jangan disebut Omnibus Law hanya menguntungkan pengusaha tanpa memperhatikan pekerja, Jelasnya.
          Selain meningkatkan mutu SDM, untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi pemerintah juga perlu menyiapkan infrastruktur penunjang, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Harus juga memperbaiki birokrasi dan melakukan reformasi birokrasi yang menghambat majuanya dunia usaha, Sri Mulyani juga meminta para pengusaha tetap optimis dan waspada dalam menghadapi perekonomian 2020.
Sementara Direktur Jenderal Pajak  Suryo Utomo kembali meminta tolong para pengusaha agar membantu pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan. Pada tahun 2020 ada tiga pilar yang akan dilakukan Dirjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara terutama dari perpajakan. Mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya membayar pajak, pengawasan yang lebih ditingkatkan dan penegakan hukum. Dalam hal penegakan hukum, Dirjen Pajak akan turun langsung ke Kantor Pajak Pratama (KPP) untuk lakukan pengecekan kepatuhan para Wajib Pajak (WP).
              Ia mengibaratkan, mengumpulkan penerimaan pajak itu seperti gotong royong membangun rumah. Dimana semakin banyak yang membantu maka makin semakin cepat terselesaikan.
"Makanya semakin banyak orang yang bisa angkat rumah, makin cepat pindah, tanpa rusak. Ini adalah pekerjaan kami sehari-hari, meningkatkan kepatuhan sukarela lebih tinggi dari sekarang, bagaimana caranya sukarela meningkat ya kami edukasi bahwa pajak itu niscaya itu tanggung jawab semua masyarakat sebagai warga negara dan Indonesia. Edukasi sosialisasi kami akan terus lakukan termasuk inklusi. Dengan kondisi ini, maka sekali lagi ia menekankan agar para pengusaha terutama yang kelas kakap bisa membatu pemerintah agar penerimaan negara bisa lebih baik tahun ini,' Pinta Suryo.
         Sementara Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea & Cukai Untung Basuki mengatakan pemberian kemudahan lewat fasilitas kepabeanan merupakan bagian dari upaya untuk mengejar dua target besar pada tahun ini, yaitu pertumbuhan investasi dan peningkatan ekspor.
Dia menuturkan, pihaknya menawarkan fasilitas kemudahan ekspor dan impor di kawasan berikat dan pusat logistik berikat (PLB). Selain itu, insentif juga bakal diberikan jika investasi dilakukan di kawasan ekonomi khusus (KEK), Insentifnya nanti akan dituangkan dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
          Menurut Untung, investor akan mendapat benefit bila menanamkan uang di lokasi-lokasi khusus seperti KEK, kawasan berikat, atau PLB, termasuk fasilitas kepabeanan. Saat ini, kontribusi ekspor perusahaan perusahaan yang mendapat fasilitas kepabeanan mencapai 40,7 persen.
Untung yakin, kendati perekonomian dilanda ketidakpastian, realisasi invesatasi bisa meningkat pada tahun ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat total realisasi investasi pada 2019 mencapai Rp809,6 triliiun atau 102,2 persen dari target. Realisasi investasi pada 2019 juga tumbuh 12,24 persen secara tahunan.
           Sementara Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Omnibus Law cukup progresif dan mempunyai harapan yang besar untuk dunia usaha, dan tahun 2020 tentunya besar hambatan dan banyak ketidakpastian tapi selama kita bersatu kita yakin akan bisa teratasi. (R)