Title
APRISINDO Usulkan, Peraturan Pemerintah Rusia tentang Wajib Pelebelan pada Ekspor Produk Alas Kaki ke Rusia Supaya ditunda
Ditulis oleh Aprisindo   
Rabu, 10 Juni 2020 06:52
Pemerintah Rusia mulai 1 Maret 2020 akan menerapkan persyaratan wajib pelebelan pada produk alas kaki yang di ekspor ke Rusia, hal tersebut tentuanya akan berdampak pada ekspor alas kaki Indonesia. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, APRISINDO telah mengusulkan kepada Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, yaitu jika aturan tersebut diterapkan maka akan berdampak pada kesiapan produsen dan eksportir alas kaki Indonesia, mengingat waktu berlakunya aturan tersebut sudah dekat sementara informasi hal ini baru didapatkan dan APRISINDO mengusulkan agar Pemerintah Rusia menunda aturan tersebut, karena jika aturan ini diterapkan ekspor alas kaki Indonesia ke Rusia akan bermasalah.
       Pada kesempatan ini APRISINDO mengharapkan dukungan dan bantuan dari Kemendag agar usulan tersebut dibicarakan dalam pertemuan World Economi Forum di Jenewa, Swiss yang berlangsung tanggal 26 Pebruari 2020 dan diajukan dalam Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (KTM WTO) di Kazakhstan pada Juni 2020 mendatang.    
        Sehubungan dengan usulan posisis APRISINDO terhadap peraturan pelebelan produk alas kaki yang dikeluarkan pemerintah Rusia (Russian Labeling Regulation for Footwear) tersebut, pada tanggal 24 Pebruari 2020 APRISINDO telah mengadakan  pertemuan dengan Direktur Perundingan Multilateral Kemendag bertempat di kantor Kementerian Pergangangan untuk membahas masalah tersebut.
       Pada pertemuan tersebut APRISINDO diwakili oleh Budiarto Tjandra, wakil ketua umun APRISINDO dan Devi Kusumaningtyas dari NIKE dan dari Kementerian Perdagangan Direktur Perundingan Multilateral Dandy Satria Iswara dan beberapa perwakilan dari direktorat terkait di Kemendag.
        Menurut Budiarto dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa selama ini  belum pernah mendapatkan pemberitaan terkait peraturan pelebelan produk alas kaki dari pemerintah Rusia atao pun perwakilan dagang pemerintah Rusia lainnya, informasi ini baru di dapat dari world federation sporting goods industry (WFSGI) pada tanggal 12 Perbuari 2020, padahal aturan tersebut berlaku mulai 1 Maret 2020 sehingga kesiapan eksportir hanya beberapa hari hal ini di khawatirkan ekspor alak kaki akan terganggu.
         Lebih lanjut Budiarto menjelaskan bahwa Indonesia merupakan urutan ke 6 (enam) eksportir alas kaki ke Rusia, untuk itu Budiarto berharap agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan bisa membantu agar masalah ini tidak mengganggu ekspor alas kaki Indonesia ke Rusia.
         Sementara Devi Kusumaningtyas pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa aturan tersebut sebenarnya sejak tahun 2018 namun kurang berhasil karena mungkin belum digaungkan atau belum sepenuhnya diterapkan, informasi ini didapat dari kantor perwakilan NIKE di Rusia dan NIKE sudah mengajukan keberatan pada tahun 2019, karena aturan tersebut kurang berhasil maka pemerintah Rusia menaikan dengan membawanya ke EU dan saat ini akan diajukan dalam pertemuan WTO.
       Menurut Devi untuk pengadaan labeling dilakukan oleh perusahaan swasta dan bukan dari pemerintah Rusia, ini dikawatirkan akan terjadi monopoli karena msing-masing sepatu harus beli 1 lot. Lebih lanjut Devi mengharapkan agar pemerintah bisa membantu masalah ini, meskipun ekspor NIKE ke Rusia tidak banyak tapi produk ini cukup popular.
          Direktur Perundingan Multilateral Dandy Satria Iswara menyampaikan, untuk aturan wajib labeling yang diterapkan pemerintah Rusia terhadap produk alas kaki sepertinya berbeda dengan aturan untuk sarang burung wallet jika aturan ini karena pernah ada warga yang meninggal karena mengkonsumsi sarang burung wallet. Untuk itu Kemendag akan mempelajari masalah aturan labeling alas kaki ini.
           Lebih lanjut Dandy berjanji jika hasil pertemuan ini akan disampaikan pada perwakilan dari Indonesia yang sudah berangkat ke Jenewa untuk mengadakan pertemuan  World Economi Forum, dan  akan dibicarakan dengan KBRI di Rusia. Isu ini juga akan dibicarakan terlebih dulu secara bilateral dengan pemerintah Rusia dengan membentuk tim kecil perwakilan dari Indonesia serta jika perlu akan dibicarakan dalam pertemuan KTM WTO.
Dalam perkembangannya akhirnya APRISINDO berhasil membuat peraturan tersebut ditunda sehingga perusahaan bisa bersiap-siap pada produksi berikutnya   (R)