Title
Dalam Rangka Penanganan Dampak Virus Corona, Pemerintah Memberikan Stimulus Babak Kedua
Ditulis oleh Aprisindo   
Rabu, 10 Juni 2020 07:04
Pemerintah akhirnya mengumumkan paket stimulus kedua untuk menghadapi dampak ekonomi sebagai imbas penyebaran virus corona (Covid-19). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menjelaskan stimulus dikucurkan karena virus corona telah menjadi pandemi global, sesuai dengan keputusan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, hal tersebut disampaikan  dalam komprensi pers (5/3/2020) di Jakarta,
    Pada kesempatan tersebut Menko Perekonomian menjelaskan beberapa stimulus yang diberikan pemerintah dalam rangka penanganan dampak virus corona diantaranya adalah sebagai berikut;
A. Stimulus Fiskal, (Pertama). Pemberian fasilitas PPh 21 ditanggung Pemerintah  selama 6 bulan (April
    s.d Sept 2020) atas penghasilan dari pekerja s.d. 200 juta Rupiah di sektor industri pengolahan 
    (termasuk KITE  KITE IKM)/ Penerbitan PMK baru seperti halnya PPh Ps 21 DTP atas penghasilan
    pekerja pada kategori usaha tertentu (PMK-43/ PMK.03/2009, untuk pekerja industri pengolahan, yakni
    untuk membantu likuiditas pekerja pada sektor manufaktur, (Kedua). Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
    sesuai PER-1/PJ/2011 selama 6 bulan terhitung mulai April s.d. September 2020 bagi Sektor Tertentu
    dan WP KITE  KITE IKM, (Ketiga).  Pengurangan PPh Ps 25 sebesar 30% selama 6 bulan (penerbitan
    PMK seperti halnya PMK-124/PMK.011/2013) , tujuannya memberikan ruang cashflow bagi industri
    sebagai kompensasi switching cost pemindahan negara asal Impor dan ekspansi negara tujuan
    ekspor, (Keempat). Relaksasi restitusi PPN / PMK No. 39/PMK.03/2018 stdd PMK No. 117/PMK.03/ 2019
    dipercepat selama 6 bulan, bertujuan untuk membantu likuiditas perusahaan yang terdampak wabah
    COVID-19
B. Stimulus Non-Fiskal, yaitu Percepatan  proses ekspor-impor melalui National logistics ecosystem
     (NLE).  Indonesia perlu meningkatkan efisiensi khususnya di bidang logistik untuk meningkatkan daya
     saing yang setara dengan negara-negara satu peers, bentuk kebijakannya yaitu (a). Membuat platform
     logistik tunggal yang mengkolaborasikan system atau klaster logistic yang ada sekarang, yang meliputi
     platform layanan pemerintah (G2G) dan platform bisnis (B2B) sehingga antar system bisa saling
     terhubung input-outputnya. (b). Platform tunggal ini tidak menghilangkan kewenangan, proses bisnis
     dan    system layanan yang sudah dimiliki masing-masing entitas, (c). Platform tunggal ini akan
     menjadi alat untuk memonitor janji layanan (SLA) dan standar teknis lainnya yang ditetapkan dalam
     masing-masing peraturan perundangan, sekaligus sebagai alat kontrol dalam implementasinya, (d).
     Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan K/L terkait (a.l. Kemenkeu, Kemenhub, Kemendag,
     Kemenperin, Kementan, Kemen LHK, KKP, Kemenkes, Kemen BUMN, BPOM).
C. Stimulus Sektor keuangan, bentuk kebijakannya  Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan
     Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Tujuannya untuk
     mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan
     mendukung pertumbuhan ekonomi terutama sektor UMKM. Pokok kebijakannya Bank   dapat  
     menerapkan   kebijakan   yang   mendukung   stimulus   pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang
     terkena dampak penyebaran COVID-19, terutama debitur UMKM.