Title
RINGKASAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTER CYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVIC-2019
Ditulis oleh Aprisindo   
Rabu, 10 Juni 2020 08:56
Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur   usaha    mikro,   kecil,  dan   menengah   (UMKM),    sehingga   berpotensi mengganggu kinerja perbankan  dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi   pertumbuhan    ekonomi.  Oleh  karena   itu,   untuk    mendorong optimalisasi fungsi  intermediasi perbankan,  menjaga stabilitas  sistem keuangan, dan  mendukung  pertumbuhan  ekonomi diperlukan  kebijakan  stimulus perekonomian sebagai counter cyclical dampak penyebaran COVID-19.
         Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:
a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang  mendukung  stimulus  pertumbuhan  ekonomi  untuk  debitur
    yang terkena dampak penyebaran  COVID-19   termasuk debitur UMKM, dengan     tetap  memperhatikan
    prinsip kehati-hatian.
c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID - 19 termasuk debitur UMKM adalah  debitur yang
    mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitu
    terdampak dari   penyebaran COVID-19 baik secara   langsung ataupun  tidak  langsung  pada  sektor
    ekonomi  antara  lain pariwisata, transportasi, perhotelan, peragangan, pengolahan,pertanian, dan
    pertambangan.
d. Kebijakan stimulus  dimaksud terdiri dari:
   1) Penilaian kualitas kredit/ pembiayaan/ Penyediaan  dana  lain  hanya berdasarkan ketepatan
        pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d
        Rp10 miliar; dan
   2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi  selama masa
       berlakunya POJK.  Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank  tanpa melihat batasan plafon
       kredit/ pembiayaan atau jenis debitur.
e. Cara restrukturisasi  kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam  peraturan  OJK
    mengenai  penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
    1) Penurunan suku bunga;
    2) Perpanjangan jangka waktu;
    3) Pengurangan tunggakan pokok;
    4) Pengurangan tunggakan bunga;
    5) Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan;  Dan/atau
    6) Konversi kredit/pembiayaan menjadi
        Penyertaan Modal Sementara.
F. Bank dapat memberikan kredit/ pembiayaan/  penyediaan dana  lain yang baru kepada  debitur yang
    telah  memperoleh perlakuan khusus  sesuai POJK  ini dengan penetapan  kualitas kredit/ pembiayaan/
    penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/ pembiayaan/
    penyediaan dana   lain  sebelumnya.
g. Bank menyampaikan laporan berkala atas  penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak
    posisi data akhir bulan April  2020.
h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan  sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.