Title
Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Industri Alas Kaki Masa Pandemi Covid-19
Ditulis oleh Aprisindo   
Senin, 07 September 2020 04:19
Jawa Tengah menjadi tujuan investasi yang menarik untuk industri alas kaki. Investasi sektor industri alas kaki dan barang jadi kulit pada tahun 2018 mencapai Rp. 3.532.5 milyar untuk PMA dan Rp. 282.1 milyar untuk PMDN, untuk tahun 2019 terjadi menurunan menjadi Rp. 2.730.9 milyar (PMA) dan Rp.77.4 milyar (PMDN).
     Sementara untuk triwulan pertama 2020 sebesar Rp.754.5 milyar (PMA) dan Rp. 19.8 milyar (PMDN), hal tersebut disampaikan Dirjen Industri kimia, farmasi dan tekstil M. Khayam dalam acara webinar bersama Ketua umum APRISINDO Eddy Widjanarko, wakil ketua umum Budiarto Tjandra, sekjen Lany Sulaiman yang diselenggarakan PT. Krista Media tanggal 3 Juli 2020.
          Menurut M. Khayam dalam acara tersebut, bahwa Indonesia menempati urutan ke-4 Produsen Alas Kaki dunia setelah Cina, India dan Vietnam dengan share terhadap total produksi dunia 5,3%, sekaligus menjadi konsumen ke 4 terbesar alas kaki dunia dengan share 4,5%.
 China, India dan Indonesia selain menjadi produsen terbesar alas kaki juga menjadi konsumen terbesar, Indonesia menjadi eksportir ke-tiga terbesar dunia untuk alas kaki setelah China dan Vietnam. Sedangkan importir utama alas kaki masih dikuasai Amerika dan Eropa.
        Lebih lanjut M.Khayam menjelaskan, pandemi covid-19 cukup berdampak pada industri alas kaki, diantaranya pertumbuhan negatif -3,6%, menurunnya utilisasi 41%, 70% pasokan bahan baku bermasalah, serta merumahkan karyawan hingga 57.927 orang.
       Untuk itu pemerintah memberikan intensif dalam masa pandemi ini, diantaranya melalui fasilitas kepabeanan, penurunan tarif pph badan secara bertahap, penyesuaian tarif Pph badan go public, relaksasi administrasi perpajakan, dan pengenaan pajak pada kegiatan perdagangan melalui sistim elektronik.
        Insentif/stimulus fiskal dalam rangka pandemic covid-19 diantaranya  PMK 28 tahun 2020 tentang pemberian pajak terhadap barang dan jasa, PMK 31 tahun 2020 intensif tambahan untuk perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan/atau kemudahan impor tujuan ekspor untuk penanganan dampak covid 19. 
         Insentif lainnya selama masa pandemi covid 19 yang telah diakomodir yaitu, relaksasi ijin impor bahan baku industri (Perpres No.58 tahun 2020 tentang penataan dan penyederhanaan perizinan impor), jaminan tetap berproduksi dan jaminan distribusi bagi industri (surat edaran menperin No.7 tahun 2020), pemberian relaksasi kepada pelaku usaha dalam pembayaran hutang untuk jangka waktu tertentu dan keringanan bunga (peraturan OJK No. 11 tahun 2020).
           Penundaan pembayaran pajak (PMK No. 44 tahun 2020), program restrukturisas IKM (permenko No. 6 tahun 2020), dan pembebasan bunga pinjaman dan angsuran pinjaman dalam jangka waktu tertentu  (peraturan OJK  No.11 tahun 2020 
      Selanjutnya M. Khayam menyampaikan beberapa  usulan  untuk pemulihan pasca pendemi, diantaranya insentif energi yaitu berupa penghapusan rekening minimum pemakaian 40 jam nyala. Pembayaran sesuai dengan jumlah pemakaian penggunaan listrik ; Penundaan pembayaran 50% tagihan PLN selama 6 bulan mulai April-September 2020 dengan jaminan cicilan berupa giro mundur selama 12 (dua belas) bulan ; Penghapusan denda keterlambatan pembayaran.
       Penghapusan PPN untuk bahan baku lokal tujuan ekspor bagi KB/KITE. Fasilitas yang didapat KB/KITE berupa Pembebasan Bea Masuk (BM), Pembebasan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI/PPN dan PPh) atas bahan baku impor ATAU Penangguhan PPN (Restitusi PPN) atas bahan baku local. Selama industri orientasi ekspor yang tidak mempunyai fasilitas KB atau pun KITE tidak mendapatkan insentif fiskal apapun. 'ungkap Khayam.
          Sementara dalam upaya untuk mendorong pasar domestic ada beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah, yaitu peningkatan utilisasi melalui implementasi TKDN, di kementerian dan lembaga serta BUMN; Mendorong peningkatan circular economy diantaranya dengan pengendalian impor dan penguatan industry, yaitu melalui : (a) insetif bahan baku, (b) penguatan SNI, (c) pembatasan/pengaturan pelabuhan impor produk jadi, (d) perluasan dan peningkatan jaringan logistik. 'lanjut Khayam. (R)