Kementerian Perindustrian telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar  Sektor Industri  mendapatkan insentif  pengurangan pajak penghasilan badan, bagi Industri padat karya sebagaimana dimaksud dalam Permenperin Nomor 51 tahun 2013 tentang definisi dan batasan serta klasifikasi industri padat karya tertentu, hal ini disampaikan Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin Zakiyudin dalam acara sosialisasi PMK No 16 tahun 2020 tentang  Fasilitas Investment Allowance untuk Industri Padat Karya tanggal 12 Agustus 2020 di Jakarta.

        Bentuk Fasilitas  tersebut yaitu Pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari nilai investasi berupa aktiva tetap berwujud yang dibebankan selama 6 tahun (10% per tahun), dimanfaatkan secara on-off sepanjang wajib pajak (WP) memenuhi jumlah tenaga kerja Indonesia minimal 300 orang.

           Sebagai penerima Fasilitas ini adalah WP Badan dalam negeri ; Melakukan penanaman modal baru atau  perluasan pada industri padat karya tertentu ; dan Mempekerjakan tenaga kerja Indonesia minimal 300 orang. “lanjut Zakiyudin”.

          Sementara dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan -  Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kemenkeu Wahyu Hidayat menjelaskan, tujuan Pemberian Fasilitas Investment Allowance adalah  Untuk mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri padat karya serta mendorong penyerapan tenaga kerja guna menurunkan pengangguran di Indonesia. Pengajuan fasilitas ini diajukan sebelum WP berproduksi komersial dan dapat dilakukan bersamaan dengan pendaftaran NIB atau paling lama 1 tahun sejak izin usaha diterbitkan. Proses pengajuan dilakukan dengan online dengan sisitem OSS.

          Lebih lanjut Wahyu menyampaikan, aktiva berkewajiban menyampikan laporan realisasi penanaman modal dan laporan realisasi penggunaan tenaga kerja kepada DJP setiap tahun. Aktiva yang diberikan fasilitas dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas /dialihkan selama masa pemanfaatan fasilitas Kecuali diganti dengan aktiva tetap yang baru.Sebelum melakukan penggantian aktiva WP harus menyampaikan pemberitahuan kepada DJP.

          Sebagai Sanksi, dan fasilitas ini tidak bisa dimanfaatkan dalam hal; bidang usaha tidak lagi sesuai ; mengalihkan atau menggunakan aktiva tidak sesuai tujuan pemberian fasilitas dan WP tidak mengganti dengan aktiva baru dan tidak memenuhi persyaratan jumlah tenaga kerja. ”Lanjut Wahyu.