Title
Masalah Upah Sektoral Cetak Email
Ditulis oleh Malini Art Studio   
Sabtu, 08 Maret 2014 20:13
Sebagaimana di ketahui masalah pengupahan masih selalu bermasalah khususnya mengenai Upah Minimum Sektoral. Dalam menyikapi masalah ini Apindo menyampaikan pengarahan-pengarahannya sebagai berikut ;   
1. Bahwa  Gubernur    menetapkan    Upah   Minimum   Sektoral   (UMS) berdasarkan  kesepakatan   antara  Serikat  Pekerja  /  Serikat   Buruh    dengan Asosiasi Sektoral sebagaimana diatur dalam :
a. Pasal 11 Permenakertrans No. 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum :
    (1) Usulan penetapan UMSR Tk.I dan UMSR Tk.II dirundingkan dan disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja;
     (2) Dalam  hal  sektor   atau   sub  sektor  belum   mempunyai   asosiasi perusahaan  disektor atau  sub  sektor yang bersangkutan bersama APINDO dengan Serikat Pekerja terkait;
    (3) Dalam   hal   sektor  atau  sub   sektor   belum  mempunyai  asosiasi perusahaan  dan  Serikat  Pekerja  perundingan  dan   kesepakatan UMSR  Tk.I  dan  atau   UMSR Tk.II  dilakukan  oleh  Apindo dengan gabungan  Serikat  Pekerja  yang  terkait  dengan   Sektor  atau Sub        Sektor.
b. Inpres   No.9  Tahun 2013  tentang Kebijakan Penetapan Upah Dalam Rangka   Kelangsungan   Usaha   dan   Peningkatan   Kesejahteraan Pekerja;
c. Pasal 14  Permenakertrans No.7  Tahun 2013  tentang Upah Minimum
    (1) Besaran  UMSR  dan/atau  UMSK  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 11  ayat  (3)  disepakati  oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan;
      (2) Hasil   kesepakatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) disampaikan  kepada  Gubenur  melalui  Satuan   Kerja  Perangkat Daerah    Provinsi    yang    bertanggung    jawab    di    bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK.  
2. Bahwa  dengan  demikian  penetapan Upah  Minimum Sektoral  (UMS) tanpa  kesepakatan  antara  Serikat   Pekerja / Serikat   Buruh  dengan Asosiasi  Sektoral  adalah  tidak  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa  penetapan  Upah  Minimum  Sektoral  (UMS) yang tidak sesuai dengan    ketentuan   yang   berlaku    seyogyanya   diabaikan   (  tidak dilaksanakan)    dan  demi  tegaknya  hukum  agar   diajukan   gugatan pembatalannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
4. Bahwa  Upah   minimum  Sektoral  (UMS)  yang  telah  disepakati  oleh AsosiasiSektoral dan diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah   mengingat   dan   berlaku   bagi   perusahaan   sektor    yang bersangkutan.

Apindo menghimbau agar perusahaan mengikuti hal-hal tersebut diatas, sementara itu bagi perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai dengan besaran Upah Minimum (UM)/Upah Minimum Sektoral (UMS) agar mengajukan permohonan penangguhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (R)