Title
Anggota APRISINDO Antusias Ikuti Sosialisasi & Pelatihan Pajak untuk UMKM
Ditulis oleh Aprisindo   
Senin, 20 Agustus 2018 04:33
APRISINDO menyambut baik dengan diterbitkannya kebijakan mengenai insentif fiskal berupa pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Pengurangan pajak ini akan meringankan beban UKM termasuk Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta memberikan dampak yang besar dalam kesempatan berusaha.
         Dengan pemotongan setengah dari beban pajak penghasilan itu akan menambah ruang bagi pelaku UKM menjadi semakin mengembangkan bisnisnya. Pemangkasan PPh bagi UKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menyatakan PPh final sebesar 0,5 persen berlaku bagi usaha dengan omzet maksimal Rp. 4,8 miliar dalam setahun. Peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 2018 sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
Guna memberikan pemahaman lebih detail kepada para Anggota, pada tanggal 26 Juli 2018 bertempat di sekretariat APRISINDO, telah diadakan Sosialisasi dan Pelatihan Pajak untuk UMKM dengan menghadirkan pembicara yang ahli dalam bidangnya, Prof. Dr. Tjip Ismail, SH, MBA, MM (Mantan Ketua Pengadilan Pajak RI) dan Drs. Maryanto (Mantan Kepala Kantor Pajak Kemayoran). Sosialisasi ini diikuti oleh 20 peserta.
         Sekjen APRISINDO Ibu Lany Sulaiman dalam sambutan pembukaan sosialisasi  menyampaikan bahwa dengan adanya peraturan-peraturan baru terkait industri alas kaki APRISINDO perlu mengadakan workshop atau pun sosialisasi, hal tersebut bertujuan agar para anggota Aprisindo lebih memahami dan menambah wawasan. Lebih lanjut Ibu Lany juga menyatakan bahwa sosialisasi ini merupakan untuk yang pertama kalinya di adakan oleh APRISINDO dan animo dari anggota cukup lumayan sehingga untuk kedepan acara seperti ini akan dilaksanakan kembali.  
         Pada sosialisasi tersebut Bapak Tjip Ismail menjelasakan bahwa penerbitan kebijakan insentif pajak, lebih mengutamakan kepada pelaku usaha mikro, kecil menengah yang memiliki peredaran bruto paling tinggi Rp. 4,8 milyar satu tahun, hal tersebut untuk mendorong agar usaha ini bisa berkembang. Dalam kriteria UMKM yang diatur dalam UU No. 20 tahun 1008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kriteria sebagai berikut; Usaha Mikro, aset maksimal 50 juta dengan omset maksimal 300 juta; Usaha Kecil, aset lebih dari 50 juta sampai 500 juta, dengan omset lebih dari 300 sampai 2,5 milyar, dan Usaha Menengah; aset lebih dari 500 juta sampai 10 milyar , dengan omset lebih dari 2,5 milyar sampai dengan 50 milyar.  
            Dalam pemanfaatan fasilitas tersebut,  pelaku UMKM juga ada untung dan ruginya. Dari segi keuntungan-nyan, pelaku UMKM tidak wajib membuat pembukuan karena cukup dengan membuat catatan; Pengusaha tidak pusing lagi dalam melaporkan SPT tahunan; Tarif pajak lebih ringan yakni hanya 0,5 % final. Sedangkan untuk kerugian-nya pengeluaran kepentingan perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan; Pajak dikenakan atas penghasilan bruto; Bagi wajib pajak orang pribadi tidak mendapat potongan penghasilan tidak kena pajak (TKP) dan pajak tetap dikenakan  walaupun sedang dalam keadaan rugi. (R)