Title
Menaker Terbitkan Permenaker No 5/2018 Tentang K3, sebagai pengganti 3 Permenaker
Ditulis oleh Aprisindo   
Senin, 20 Agustus 2018 06:19
Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 5/2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5/2018, sekaligus menggantikan 3 peraturan yaitu : Peraturan Menteri Perburuhan No 7/1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan, serta Penerangan dalam tempat kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 13/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja, dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor SE.01/MEN/1978 tentang Nilai Ambang Batas untuk Iklim Kerja dan Nilai Ambang Batas untuk Kebisingan di Tempat Kerja.
         Permenaker nomor 5 tahun 2018 memuat syarat-syarat yang lebih lengkap tentang K3 Lingkungan Kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan selamat. Ada hal-hal baru yang dimuat dalam Permenaker No 5/2018 ini yaitu : (Pertama). Faktor Ergonomi, adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap tenaga kerja.
(Kedua). Faktor Psikologi adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja, disebabkan oleh hubungan antar personal di Tempat Kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. (Ketiga). Standar iklim kerja dingin, tekanan dingin adalah pengeluaran panas akibat pajanan terus menerus terhadap dingin yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas sehingga mengakibatkan hipotermia (suhu tubuh di bawah 36 derajat Celsius).
(Keempat). K3 Lingkungan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui pengendalian Lingkungan Kerja dan penerapan Higiene Sanitasi di tempat kerja. (Kelima). Ahli Higiene Industri, adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang Higiene Industri yang mempunyai kualifikasi Ahli Muda Higiene Industri (HIMU), Ahli Madya Higiene Industri (HIMA), dan Ahli Utama Higiene Industri (HIU).
           (Keenam). Metoda uji, dalam 3 regulasi K3 yang dicabut oleh Permenaker No 5/2018, tidak diatur dengan metoda uji apa parameter-parameter yang diwajibkan untuk diukur. Permenaker No 5/2018 mewajibkan pengukuran dengan metoda uji yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia.
(Ketuju). Penerapan higiene dan sanitasi, Permenaker No 5/2018 menggantikan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan di tempat Kerja karena memang Permenaker 5 tahun 2018 juga mencakup Penerapan Higiene dan Sanitasi di tempat kerja. Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup manusia.
Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.
         (Delapan). Pemeriksaan dan Pengujian K3, perikasaan ketenagakerjaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk memastikan ditaatinya pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan di Perusahaan atau Tempat Kerja. Pengujian Ketenagakerjaan adalah kegiatan penilaian terhadap objek Pengawasan, Ketenagakerjaan melalui perhitungan, analisis, pengukuran dan/atau pengetesan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan atau standar yang berlaku.
        (Sembilan). Pelaporan pemeriksaan dan pengujian, apabila pelaporan pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh lembaga eksternal, maka hasil pemeriksaan dan pengujian wajib disampaikan kepada Unit Pengawasan Ketenagakerjaan.
 (Sepuluh). Stiker tidak memenuhi persyaratan K3, apabila area kerja yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian tidak memenuhi persyaratan K3, maka stiker peringatan dari Kementerian Tenaga Kerja yang dibubuhi stempel akan diberikan kepada area kerja. (sumber Menaker)