Title
Lemahnya Fungsi Pengawasan Pemerintah Mengakibatkan Tingginya Biaya Logistik Sektor Maritim Cetak Email
Ditulis oleh Aprisindo   
Senin, 03 Agustus 2015 00:00
Para  pelaku  usaha  ekspor  dan  impor  sangat  mendukung diberlakukannya pembayaran transaksi dalam negeri dengan (Rupiah), namun khusus bidang maritim / Pungutan Pelayaran / Worwarder harus mendapatkan pengawasan ketat dari Pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) dalam suratnya yang disampaikan kepada Presiden. Hal tersebut karena beberapa alasan:
  • Pelayaran Pungutan seperti THC , DO /BL Fee,  Agency Fee, dan lainnya  tetap menggunakan  tarif dasar USD dan  dibayarkan dengan mata uang Rupiah tetapi menggunakan kurs pelayaran yang jauh diatas kurs Bank / kurs normal pasar uang berkisar Rp. 14.000-15.000,-/USD.
  • Tarif pungutan semestinya diawasi dan diatur oleh Kementerian Perhubungan yang berjalan  seperti pada  periode lalu . Saat ini Kementerian Perhubungan sama sekali tidak memperhatikan hal tersebut, serta  tidak ada langkah  kongkrit dalam pengawasan pungutan. Seperti  kita  ketahui besaran THC yang ditetapkan Kemenhub saat ini sebesar USD 95-20 . Semestinya keputusan tersebut  dapat dirubah  dalam  Rupiah dengan mengikuti kurs yang ditetapkan  Kementerian Keuangan yang berubah  setiap minggu. Dalam surat Kementerian Perhubungan No. PR 302/1/14 Phb 2005 biaya pengurusan dokumen untuk ekspor dan impor adalah  sebesar Rp. 100.000 / BL dan Rp. 100.000 / DO , namun ternyata  dalam  prakteknya masih dipungut dalam USD yang mencapai USD 30 dengan kurs yang ditetapkan sepihak  oleh pelayaran dan tidak mengikuti kurs yang berlaku. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengawasan dari pihak Kementerian Perhubungan.
  • Sesuai dengan  Surat Kementerian  Perhubungan  sebelumnya, selain THC dan Doc/BL Fee tidak boleh ada pungutan lain, dan semua  pungutan  lain yang  timbul harus masuk dalam Ocean Freight. Namun pada kenyataannya saat ini masih ada pungutan- pungutan lain, karena tidak adanya pengawasan dari Pemerintah .

Beberapa hal tersebut diatas telah disampaikan oleh Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia kepada    Kementerian Perhubungan namun belum mendapatkan tanggapan. Akibatnya adalah bertambahnya biaya tinggi pada sektor logistik yang sangat membebani dunia usaha. (R)