Title
DPRD Banten ingin menangkap Momentum Gelombang Investasi dari China Cetak Email
Ditulis oleh Aprisindo   
Senin, 10 Agustus 2015 00:00
Dalam rangka memahami permasalahan dan prospek pengembangan industri alas kaki di Banten, Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Banten melakukan kunjungan kerja ke Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO). Selain itu juga ingin memahami peran dan fungsi Aprisindo bagi industri alas khaki dan   masyarakat secara umum.

Bapak Drs. Harijanto, Bapak Eddy Widjanarko, Bapak Budiarto Tjandra, Bapak Binsar Marpaung, SH,MH, Bapak Sandi Witomo, Bapak Nunung Riyanto foto bersama dengan Komisi II DPRD- Banten setelah mengadakan pertemuan di Sekretariat Aprisindo


Bapak Drs. Harijanto, Bapak Eddy Widjanarko, Bapak Budiarto Tjandra, Bapak Binsar Marpaung, SH,MH, Bapak Sandi Witomo, Bapak Nunung Riyanto foto bersama dengan Komisi II DPRD- Banten setelah mengadakan pertemuan di Sekretariat Aprisindo
 
Persoalan apa yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan alas kaki yang berada di Provinsi Banten Bapak Harijanto menyatakan bahwa industri alas kaki memiliki  peran yang sangat penting bagi perekonomian Provinsi Banten, dengan menyumbang sekitar 60% dari total Kunjungan dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2015 kekantor Sekretariat Aprisindo Jakarta.

Rombongan DPRD Provinsi Banten berjumlah 17 orang tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II Bapak H. Imannuddin S Karis, S.Sos yang didampingi Wakil Ketua Komisi II Ibu Hj.Ratu Ella N. Syatibi, SH,M.Kn dan Sekretaris Komisi Drs. H. Saukatudin, M.Pd beserta 14 anggota Komisi II DPRD Banten lainnya, serta 3 staf Komisi dan juga dari Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Banten.

Rombongan DPRD Banten diterima Bapak Drs. Harijanto Ketua Dewan Pembina Aprisindo , Bapak Eddy Widjanarko Ketua Umum , Bapak Budiarto Tjandra Ketua Sport Shoes dan Hub. Luar Negeri, Bapak Binsar Marpaung, SH,MH Sekretaris Jenderal, Bapak Ig. Sigit Murwito Direktur Eksekutif serta Ketua Perwakilan Aprisindo Kab. Tangerang Bapak Sandi Witomo dan Sekretaris Jenderal Dewan Pangurus Aprisindo Prov. Banten Bapak Nunung Riyanto.

Pertemuan diawali dengan sambutan selamat datang dan perkenalan dari APRISINDO oleh Bapak Eddy Widjanarko, Ketua DPN APRISINDO. Dalam sambutannya Pak Eddy menyampaikan rasa terimakasih atas kunjungan dari DPRD Prov. Banten khususnya Komisi II yang membidangi urusan ekonomi. Melalui silaturahmi dan diskusi antara dunia usaha dengan DPRD akan diperoleh kesepahaman terhadap persoalan pengembangan industri alas kaki di Provinsi Banten. Dilanjutkan dengan pemaparan mengenai profil, misi dan visi APRISINDO serta gambaran umum mengenai industri alas kaki di Indonesia oleh Bapak Binsar Marpaung, Sekjen APRISINDO. DPRD Provinsi Banten ingin mengetahui bagaimana karakteristik dan eksportnya.  

Sesungguhnya Provinsi Banten memiliki keunggulan dibandingkan provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat, apalagi dengan Jawa Tengah. Di wilayah Banten sudah cukup tersedia industri pendukung alas kaki. Sehingga Banten sudah dapat memenuhi kebutuhan bahan baku alas kaki hingga mencapai 50-60%, meskipun pelakunya tidak semua PMDN. Banten juga memiliki posisi yang strategis, memiliki fasilitas jalan yang baik serta kedekatan dengan pelabuhan untuk eksport, sehingga biaya logistik lebih murah.

Menurut Pak Harijanto, yang menjadi persoalan industri alas kaki di Banten saat ini adalah upah tenaga kerja yang tidak kompetitif,dan kenaikannya yang tidak bisa diprediksi. Industri alas kaki merupakan industri padat karya yang sangat sensitif terhadap kenaikan upah. Saat ini proporsi upah tenaga kerja mencapai 25-32% dari total biaya produksi.

Sementara menurut Bapak Eddy Widjanarko, kenaikan UMK di Provinsi Banten beberapa tahun belakangan ini tidak terprediksi dan besarnya sangat fantastis bisa mencapai lebih 40%. Besaran kenaikan UMP/K selama ini lebih banyak berdasarkan pertimbangan politis atas desakan demo buruh dengan mengabaikan hasil survei KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Bapak Eddy Widjanarko menegaskan bahwa pengusaha tidak anti terhadap kenaikan upah. Yang diharapkan oleh para pengusaha adalah adanya upah yang rasional dan predictable. Pengusaha berfikir agar usahanya sustainable tidak hanya untuk 1-2 tahun, tetapi bisa dilakukan perencanaan sampai 5-10 tahun kedepan, bahkan 25 tahun dan selamanya bisa tetap berusaha.

Terkait dengan kenaikan UMP/K, Pak Eddy mengharapkan agar pemerintah dapat bertindak adil. Dalam menetapkan UMP , pengusaha dan pekerja masing-masing memiliki 5 suara, sedangkan pemerintah 10 suara. Sehingga pemerintah memegang peranan yang besar . Ditambahkannya bahwa, harus diperhatikan kepentingan para pencari kerja, penciptaan lapangan kerja, bukan hanya memperhatikan kepentingan para pekerja saja.

Bagi pengusaha, alternatif tindakan dalam mengantisipasi kenaikan upah ada empat, yakni : Rasionalisasi (PHK), otomatisasi, relokasi, dan migrasi.      Saat ini tercatat paling tidak sudah ada 6 industri alas kaki di Banten yang merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah dan Jawa Barat, dimana upah buruhnya lebih kompetitif dibandingkan Banten.  Hal tersebut sangat disayangkan oleh Pak Harijanto yang sudah menjalani bisnis alas kaki di Banten selama 25 tahun, karena sesungguhnya Banten memiliki keunggulan lain diluar upah tenaga kerja.

Pak Harijanto menyampaikan bahwa, Indonesia dan khususnya Banten harus bisa menangkap peluang gelombang kedua relokasi industri alas kaki dari China yang nilai investasinya mencapai lebih dari US$ 300 Milyar. Bila pemerintah tidak berbenah, khususnya terkait dengan upah buruh, maka kita akan kehilangan kesempatan tersebut, karena saat ini industri alas kaki di Indonesia kalah kompetitif dibandingkan Vietnam.

Lebih lanjut, anggota DPRD Prov. Banten meminta masukan terkait bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam mengembangkan iklim investasi yang kondusif bagi industri alas kaki di Banten. Menurut Pak Harijanto, yang harus dilakukan oleh Pemerintah Banten adalah dengan merumuskan stategi pengembangan industri di wilayahnya. Fokus pada beberapa jenis industri untuk dikembangkan, dan konsisten dengan pilihan tersebut dan melakukan tindakan nyata untuk “melindungi atau mem- backup” industri tersebut secara serius. Pemda harus membuat gebrakan, real action untuk memberikan image bahwa pemerintah melindungi industri yang sudah ada, sehingga industri yang ada tidak hengkang, Bapak Eddy Widjanarko minta agar masalah UMP/K yang paling utama untuk dibenahi untuk saat ini.

Lebih lanjut, harus ada sinergi antar stakeholder, koordinasi antara DPRD dengan Eksekutif dalam pengembangan industri ini. Lebih lanjut diharapkan agar Dinas Perindusterian dan Perdagangan menindaklanjuti hasil pertemuan ini kepada Gubernur. Selanjutnya diagendakan pertemuan berikutnya yang lebih intensif antara Pemda Provinsi Banten, DPRD, dan Aprisindo Banten. (R)

 
Suasana rapat Pengurus Aprisindo dengan Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Banten   Bapak H. Imannuddin S.Karis, S.Sos, didampingi Wakil Ketua Komisi II Ibu Hj. Ratu Ella N.Syatibi SH disaksikan Bapak Drs. Harijanto, Bapak Budiarto Tjandra dan Bapak Binsar Marpaung, SH,MH