Title
Pembatasan Impor Barang Jadi Oleh Produsen Cetak Email
Ditulis oleh Aprisindo   
Kamis, 05 November 2015 00:00
Dalam kerangka paket kebijakan ekonomi, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 87/M-Dag/Per/10/2015 sebagai pengganti Permendag Nomor 83/M-Dag/Per/12/2012 tentang tentang Import Barang Tertentu. Produk tertentu yang terkena ketentuan Impor berdasarkan Permendag No.87/2015 tersebut meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen makanan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak.  Keluarnya Permendag ini merupakan bagian dari deregulasi dalam rangka mengaselerasi perkembangan industri di Indonesia akibat dari lesunya perekonomian.

Perubahan yang paling mendasar dari Permendag No.87 dibandingkan dengan Permendag No.83 adalah pembatasan impor produk tertentu. Import produk tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau perusahaan yang bergerak di perdagangan. Hal ini berbeda dengan Permendag No.83/2012 yang hanya mengatur import produk, yakni Impor produk tertentu dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importer Terbatas ( IT)-Produk Tertentu dari Menteri. Dalam ketentuan lama syarat untuk ditetapkan sebagai IT-Produk Tertentu salah satunya adalah mengajukan permohonan tertulis dengan melengkapi fotokopi Angka Pengenal Importir (API). Dengan demikian masih ada peluang bagi perusahaan pemegang API-P untuk melakukan impor produk barang jadi.

Dengan diberlakukan Permendag No. 87 / 2015 tersebut menutup peluang bagi produsen dengan API-P  untuk melakukan impor produk barang jadi tertentu. Pelarangan Impor Produk Tertentu dengan menggunakan API-P ini dirasakan memberatkan sebagian produsen sektor tertentu yang dalam usahanya masih memerlukan impor produk jadi. Hal ini terungkap dalam dialog antar beberapa asosiasi industri dengan Kemendag, yang diadakan pada tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di Ruang Rapat Umum Kementerian Perdagangan. Permendag ini dirasakan bertentangan dengan semangat Permendag No.61/2009 yang untuk melindungi tujuh sektor Industri dalam negeri dari import ilegal. Dengan Permendag 87/2015 perusahaan dengan API-P tidak dapat lagi mengimpor barang jadi, karena yang dapat menimpor barang jadi hanyalah perusahaan dengan API-U (perdagangan).

Ketentuan berdampak pada para produsen dalam negeri yang karakter bisnisnya masih memerlukan impor bahan jadi, seperti misalnya untuk test market. Selain itu Permendag 87/2015 dirasakan akan menyulitkan perusahaan dengan API-P karena tidak semua produk dapat diproduksi di dalam negeri dengan pertimbangan skala ekonomi dan lainnya. Pada banyak kasus juga kebijakan lokasi memproduksi jenis barang tertentu merupakan kebijakan prinsipal, terutama untuk PMA . Produsen masih memerlukan barang komplementer, dan dalam praktiknya terjadi kerancuan dalam HS Code. Suatu jenis barang bisa menjadi bahan baku/penolong untuk satu kegiatan industri, tapi pada kasus yang lain untuk barang yang sama bisa menjadi barang jadi. Dalam kasus produsen elektronik, 

Impor barang jadi dilakukan untuk memenuhi kewajiban after sales service.

Sedianya Kemendag No.87/2015 ini mulai diberlakukan sejak 1 November 2015. Artinya bahwa untuk Produsen yang akan melakukan importasi barang jadi harus membuat API-U dengan membuat PT baru khusus trader. Hal ini tentunya sangat tidak efisien, dan tidak realistis karena batas waktunya hanya per 1 November 2015. Meski demikian ketentuan Permendag ini tidak berlaku bagi impor produk tertentu dengan Pos tarif/HS tertentu (dalam lampiran menteri ini) yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku. Impor Produk tertentu yang dikecualikan tersebut harus dibuktikan dengan Bill of Lading dan Invoice, dan harus tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2015 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC1.1). Dikecualikan juga dari ketentuan Permendag 87/2015 ini antara lain, produk tertentu pakaian jadi berupa barang kiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkutan dengan jumlah dan nilai FOB US$ tertetu, dengan menggunakan Pesawat.

Dengan mempertimbangkan dampaknya  kepada kelangsungan produsen industri sektor-sektor tertentu, maka diusulkan agar ketentuan Permendag ini dibatalkan dan dikembalikan kepada ketentuan Permendag No.83/2012. Namun dengan berbagai pertimbangan maka dialog dengan PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag tersebut menghasilkan kesepatan agar Permendag No.87/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu Tersebut ditunda pelaksanaannya. Dirjen Perdangan Luar Negeri telah mengirim surat kepada Kepala Bea Cukai yang intinya pelaksanaan Permendag No.87/2015 ini ditunda pelaksanaanya hingga 1 Januari 2016. (R)