Title
Revisi Perpres No. 39 tahun 2014 untuk Mendorong Pertumbuhan Industri Kecil & Menengah Cetak Email
Ditulis oleh Aprisindo   
Jumat, 05 Pebruari 2016 00:00
Untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian National/ASEAN Economic Community (AEC), dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 2014, tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modal, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Dalam perkembangannya Perpres No. 39/2014 tersebut perlu di revisi. Pada tanggal 2 Pebruari 2016 BKPM telah mengadakan sosialisasi Revisi Perpres No. 39/2014 dikantor BKPM dengan mengundang Asosaiasi dan para pelaku usaha.

Sesuai arahan Presiden dan Wapres dalam materi yang disampaikan Kepala BKPM, bahwa revisi Perpres 39 tahun 2014 agar lebih kearah untuk meningkatkan daya saing untuk bisa berkompetensi dan memberikan layanan yang lebih baik. Perubahan Perpres 39 juga termasuk untuk menghadapi MEA, memberikan perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, termasuk kepada petani dan nelayan. Dalam melakukan perubahan juga memperhatikan bidang usaha yang terkait sumber daya alam, perlu alasan dan kriteria yang obyektif dalam menentukan revisi menjadi lebih restriktif atau lebih terbuka bagi investasi, disertai kajian atas usulan tersebut.

Perinsip menjadi lebih terbuka dalam rangka penanaman modal pada Perpres No.39/2014 tersebut diantaranya adalah, persyaratan penanaman modal menjadi lebih longgar. Contohnya semula dipersyaratkan perizinan khusus/Rekomendasi dari Menteri/Kepala Lembaga, perizinan Khusus/Rekomendasi tidak lagi dipersyaratkan. Contoh rekomendasi Menteri Pertanian untuk bidang usaha perkebunan pada 39/2014 dipersyaratkan, pembahasan di Kemenko didak lagi dipersyaratkan. Perubahan persyaratan semula dicanangkan untuk UMKM menjadi terbuka bagi PMDN 100%. Mengubah persayatan kepemilikan asing menjadi lebih longgar. Contoh jasa pengurusan transportasi dari PMA Maks 49% menjadi terbuka 67% asing. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN dari 60% menjadi 70%.

Perubahan peraturan Perpres 39/2014 sudah memperhatikan usulan dan masukan dari stakeholder, prinsip perubahan tersebut dengan memperhatikan : Perlindungan Lingkungan Hidup, kepentingan nasional dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelaku usaha nasional baik UMKM maupun modal dalam negeri 100%, menyederhanakan peraturan bidang usaha yang sama, meningkatkan ketersediaan infrastruktur di dalam negeri, memberikan flekbelitas bagi pengusaha/modal dalam negeri dalam perusahaan patungan PMA, meningkatkan daya saing nasional dan melaksanakan kesepakatan multilateral termasuk MEA. Keputusan perubahan-perubahan peraturan Presiden No. 39 tahun 2014, masih dalam tahapan pembahasan antara K/L dan keputusan akhir perubahan oleh Bapak Presiden.(R)