Title
Program Tabungan Perumahan Rakyat bagi Masyarakat : Beban bagi Pengusaha ? Cetak Email
Ditulis oleh Aprisindo   
Jumat, 18 Maret 2016 00:00
Rencana Pemerintah dan DPR untuk memberikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dituangkan dalam RUU Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), membuat kekawatiran akan mengganggu dunia usaha. Rancangan RUU ini sudah dimulai sejak tahun 2012. Namun, pemerintah saat itu menolaknya. Pembahasan RUU ini kembali bergulir di DPR periode 2014-2019 kembali mengusulkan RUU Tapera. Dalam rapat kerja antara Pemerintah dan DPR pansus RUU Tapera bersama pemerintah menyatakan setuju RUU Tapera dibawa kesidang paripurna dan ditetapkan pada tanggal 25 Pebruari 2016.

Apindo sebagai perwakilan dari pengusaha menilai bahwa program ini berpotensi memberatkan dunia usaha. Apabila iuran program ini dibebankan ke pengusaha akan menambah beban pungutan yang sudah besar sehingga berpotensi memperburuk daya saing usaha di Indonesia.

Melihat perkembangan pembahasan RUU ini, Apindo telah mengadakan dialog dengan pemerintah dan DPR serta Asosiasi pada tanggal 26 Pebruari 2016 di Sekretariat Apindo dengan menghadirkan Dijen Pembiayaan Perumahan Kemen PU dan Perumahan Rakyat, Ketua Pansus RUU Tapera DPR,
Komite Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 
Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa tujuan TAPERA yaitu menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Kepesertaan Tapera adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah sesuai ketentuan perundangan dan wajib didaftarkan oleh pemberi kerja, simpanan Tapera dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja sendiri, sementara besaran iurannya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pekerja mandiri yang harus mendaftarkan diri kepada BP Tapera.

Sanksi Administratif. Bagi peserta, pemberi kerja, BP (Badan Pelaksana) Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa : Peringatan tertulis ; Denda Administratif hingga pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha.

Peraturan pelaksanaan dari Undang Undangan (UU) ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung UU di undangkan.