Title
Koordinasi BI dan Kemenperin dalam Penggunaan Rupiah di Sektor Industri Cetak Email
Ditulis oleh Aprisindo   
Senin, 04 April 2016 00:00
Menteri Perindustrian Bapak Saleh Husen (depan kiri) memberikan keterangan kepada Gubernur BI Bapak Agus Martowardojo (kanan) dalam sela-sela akhir pertemuan pembahasan penggunaan rupiah di sektor Industri

Industri merupakan penggerak utama perekonomian nasional. Untuk itu, Kementerian Perindustrian dan Bank Indonesia melakukan koordinasi pelaksanaan kewajiban penggunaan rupiah pada kegiatan transaksi di sektor industri. Menteri Perindustrian Bapak Saleh Husen dalam pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus Martowardojo di Kementerian Perindustrian tanggal 2 Maret 2016 menyampaikan, melalui koordinasi tersebut diharapkan mampu menstabilkan nilai tukar rupiah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global

Kewajiban penggunaan rupiah diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 11/DKSP/2015 perihal Kewajiban Pengunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam regulasi itu, ditegaskan setiap transaksi di wilayah NKRI baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.

Beberapa sektor yang sudah cepat melakukan penyesuaian transaksi dengan aturan BI, di antaranya industri kimia, tekstil, dan logam. Namun demikian, kata Menperin, masih ada perusahaan yang mengajukan penangguhan penggunaan rupiah karena terkait kesiapan sistem pembukuan yang memerlukan updating dari sistem sebelumnya yang menggunakan dollar.

Terdapat beberapa industri yang memerlukan waktu untuk penyesuaian transaksi dalam mata uang rupiah seperti industri makanan minuman dan lainnya yang bahan bakunya masih impor, seperti industri otomotif dan sebagian beberapa industri alas kaki.

Sedangkan untuk industri-industri yang berada di kawasan berikat, lanjut Menperin, diharapkan dapat diberi kekhususan karena pola bisnis maklon yaitu proses produksi suatu barang pesanan, misalnya dari pemilik merek di luar negeri, yang proses pengerjaannya dilakukan oleh industri di Indonesia.

Sementara itu, Gubernur BI memberikan apresiasi kepada Menperin atas kerjasamanya yang baik untuk mewujudkan kedaulatan rupiah di wilayah NKRI dan mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah.