Title
Kemenaker Sedang Mempersiapkan Rancangan Peraturan Cetak Email
Ditulis oleh Aprisindo   
Senin, 11 April 2016 00:00
Dalam  rangka  untuk  memberikan  kenyamanan  dan  kepastian  dalam hubungan kerja, Kementerian Tenagakerja (Kemenaker) akan mengeluarkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Tenagakerja (Permenaker) tentang kewajiban perusahaan untuk membuat Struktur dan Skala Upah. Kewajiban penyusunan struktur dan sekala upah ini berlaku untuk seluruh pelaku usaha mulai dari skala besar hingga mikro.

Struktur upah yaitu susunan tingkat upah yang diterima pekerja dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya. Sementara upah adalah kisaran nilai nominal upah untuk setiap golongan jabatan. Dengan demikian struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang tersendah dan memuat kisaran nilai nominal upah untuk setiap golongan jabatan. Golongan jabatan tersebut merupakan hasil pemeringatan jabatan berdasarkan evaluasi jabatan.

Dalam penyusunan dan menentuan struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha harus dengan memperhatikan golongan (pengelompokan jabatan-jabatan dalam organisasi di perusahaan), jabatan (sekumpulan tugas dan pekerjaan dalam organisasi perusahaan), masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Penentuan struktur dan skala upah dilakukan berdasarkan kemampuan perusahaan dengan memperhatikan ; (1). Upah Minimum yang berlaku (harus lebih tinggi dari upah minimum), dan (2). Tingkat upah perusahaan sejenis di wilayah sekitarnya.

Struktur dan skala upah yang telah ditentukan pengusaha juga harus disampaikan kepada pemerintah, sebagai lampiran pada saat perusahaan mengajukan permohonan pengesahan dan pembaharuan peraturan perusahaan atau pada saat pendaftaran, perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja bersama. Struktur dan skala upah yang dilampirkan disertai surat keputusan penetapan yang dikeluarkan pimpinan perusahan yang selanjutnya ditujukan kepada pejabat yang berwenang dan setelah disetujui akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan.

Perusahaan yang tidak menyusun struktur dan skala upah serta tidak memberitahukan kepada Pemerintah dan seluruh pekerja/buruh akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur dan skala upah telah ditentukan oleh pengusaha, wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh. Pemberitauan ini bersifat perorangan dan rahasia serta yang bersangkutan.Permen tersebut akan diterbitkan oleh Kementerian Tenagakerja dalam waktu dekat.

Para pengusaha berpendapat, bahwa rancangan peraturan tersebut perlu dikaji lebih mendalam mengingat oprasional perusahaan sangat dinamis.