Dalam rangka memperkuat konsolidasi organisasi dan menyusun langkah strategis menghadapi berbagai tantangan industri persepatuan nasional, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) menggelar rapat perdana kepengurusan periode 2025-2030 pada Kamis (4/6/2026).
Rapat yang dihadiri jajaran pengurus DPN APRISINDO ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program kerja organisasi sekaligus merumuskan agenda advokasi industri alas kaki nasional dalam menghadapi dinamika ekonomi, perdagangan, dan kebijakan global yang terus berkembang.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua Umum APRISINDO Anton J. Supit, Wakil Ketua Umum Drs. Harijanto, Sekretaris Jenderal Yoseph Billie Dosiwoda, Wakil Bendahara Umum Jenny Rais, Ketua Bidang Rantai Pasok (Supply Chain) Dalam dan Luar Negeri Budiarto Tjandra, Ketua Bidang Perdagangan dan Perundingan Internasional Devi Kusumaningtyas, Ketua Bidang Dalam Negeri, UMKM/IKM Ir. Irvan Kristanto, serta Ketua Bidang Legal dan Ketenagakerjaan Bernard.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Umum Drs. Harijanto, dalam arahannya, Ketua Umum APRISINDO Anton J. Supit menegaskan pentingnya memperkuat soliditas organisasi sebagai fondasi utama dalam menjalankan peran APRISINDO sebagai wadah perjuangan industri persepatuan nasional. Menurutnya, tantangan yang dihadapi industri saat ini semakin kompleks sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara pengurus pusat, daerah, hingga perwakilan di tingkat kabupaten dan kota.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah konsolidasi internal organisasi, termasuk penguatan struktur dan koordinasi antara DPN, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta perwakilan APRISINDO di berbagai wilayah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, pelayanan anggota, serta pelaksanaan program kerja organisasi.
Rapat juga membahas tindak lanjut hasil Musyawarah Nasional (Munas) XI APRISINDO, khususnya rekomendasi yang dihasilkan oleh Komisi I dan Komisi II. Berbagai masukan strategis dari anggota akan menjadi dasar penyusunan program kerja organisasi selama lima tahun ke depan.
Selain itu, pengurus membahas agenda advokasi APRISINDO tahun 2026 yang akan difokuskan pada upaya meningkatkan daya saing industri alas kaki nasional, memperkuat perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku industri besar maupun UMKM alas kaki.
Isu penting lainnya yang menjadi perhatian adalah kesiapan industri dalam mengawal proses implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). APRISINDO menilai perjanjian tersebut berpotensi membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk alas kaki Indonesia ke kawasan Eropa, sehingga perlu dipersiapkan secara matang agar industri nasional dapat memanfaatkan peluang yang tersedia secara optimal.
Para pengurus juga melakukan pembahasan terkait perkembangan terkini pasar global, kondisi ekonomi nasional, serta dinamika politik yang diperkirakan akan memengaruhi iklim investasi dan perdagangan pada periode mendatang. Berbagai strategi antisipasi disiapkan agar industri persepatuan Indonesia tetap mampu tumbuh dan bersaing di tengah ketidakpastian global. Melalui rapat perdana ini, APRISINDO menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dan pelaku industri dalam mendorong pertumbuhan sektor alas kaki nasional. Dengan konsolidasi organisasi yang semakin kuat dan agenda kerja yang terarah, APRISINDO optimistis industri persepatuan Indonesia akan semakin berdaya saing, baik di pasar domestik maupun internasional.
