Pemerintah menerbitkan PP No 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan industri. Lewat beleid baru tersebut, pemerintah pusat dan daerah bakal memberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong.
PP tersebut juga mengatur tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri. PP yang menjadi salah satu dari 51 aturan pelaksana dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja itu akan mengatur bahan baku dan/atau bahan penolong, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, industri strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan industri.
Dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong, pemerintah pusat bakal menetapkan neraca komoditas yang memuat data lengkap, detail, dan akurat mengenai kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk industri dalam negeri. Bahkan, pemerintah pusat dan daerah juga akan menjamin penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong di dalam negeri, hal ini disampaikan Asdep Pengembangan Industri Kemenko perekonomian Atong Soekirman dalam sosialisasi PP No 28 tahun 2021 yang diadakan Kemenperin tanggal 8 April 2021 di Bogor dan diikuti secara Virtual.
Dalam kesempatan yang sama setdirjen IKFT Kemenperind Erwin Reynold menyampaikan PP Perindustrian itu juga mengatur soal industri strategis, yakni industri untuk memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis.
Pengaturan kepemilikan industri strategis antara lain ialah penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pusat, pembentukan usaha patungan antara pemerintah pusat dan swasta, atau pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup lainnya, PP Perindustrian menjelaskan mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri. Misalnya, pemerintah pusat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri. Lanjut Erwin.
Pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri. Contohnya, perusahaan kawasan industri wajib memenuhi standar kawasan industri yang meliputi infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta mana
Discussion about this post