Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Yoseph Billie Dosiwoda, hadir sebagai narasumber dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk “Reindustrialisasi Indonesia: Memutar Roda Perekonomian Nasional” yang diselenggarakan pada Rabu, 8 Juli 2026 di Hotel Borobudur Jakarta. Kehadiran Sekjen APRISINDO merupakan bagian dari forum strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, ekonom, serta asosiasi dunia usaha untuk membahas arah kebijakan reindustrialisasi Indonesia.
Forum ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, yaitu:
• Muhammad Qodari – Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Keynote Speaker);
• Susiwijono Moegiarso – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; digantikan
oleh Dida Gardera – Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan,
dan Pariwisata
• Fithra Faisal Hastiadi – Tenaga Ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia;
• Warih Andang Tjahjono – Advisory Board Komunitas Teknik Industri ITB;
• Hendri Saparini – Ekonom Senior CORE Indonesia;
• Daniel Suhardiman – Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (GABEL);
• Yoseph Billie Dosiwoda – Sekretaris Jenderal APRISINDO;
• Teuku Rifky – Peneliti LPEM FEB UI; dan
• Ajib Hamdani – Analis Kebijakan Ekonomi APINDO.
Dalam paparannya, Yoseph Billie Dosiwoda menegaskan bahwa industri alas kaki merupakan salah satu sektor manufaktur padat karya strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap ekspor nasional, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, sektor ini saat ini menghadapi tekanan yang semakin kompleks akibat ketidakpastian geopolitik global, meningkatnya biaya logistik dan energi, perlambatan permintaan pasar domestik maupun ekspor, serta berbagai hambatan regulasi yang memengaruhi daya saing industri.
Sekjen APRISINDO juga menyampaikan bahwa penguatan sektor manufaktur harus menjadi agenda nasional melalui kebijakan yang lebih berpihak pada industri, khususnya industri padat karya berorientasi ekspor. Menurutnya, keberhasilan reindustrialisasi tidak hanya ditentukan oleh masuknya investasi baru, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga keberlangsungan industri yang telah beroperasi melalui deregulasi, penyederhanaan perizinan, efisiensi logistik, kepastian hukum, serta peningkatan daya saing nasional.
Data yang dipaparkan APRISINDO menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 ekspor alas kaki Indonesia mencapai USD 7,976 miliar, meningkat lebih dari 65% dibandingkan tahun 2020. Indonesia juga menempati peringkat ketiga eksportir alas kaki terbesar di dunia dengan volume ekspor sekitar 601 juta pasang, sekaligus menjadi salah satu sektor manufaktur yang menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja langsung dengan basis pendukung sekitar 1,3 juta orang.
Reindustrialisasi Jawa Tengah: Momentum Menjadikan Indonesia Alternatif Utama Selain Vietnam
Dalam forum tersebut, Sekretaris Jenderal APRISINDO Yoseph Billie Dosiwoda juga menekankan bahwa agenda reindustrialisasi tidak cukup hanya menjadi kebijakan nasional, tetapi harus diwujudkan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan industri di daerah. Salah satu wilayah yang memiliki potensi terbesar adalah Provinsi Jawa Tengah, yang saat ini telah menjadi salah satu basis utama industri alas kaki nasional dengan kontribusi sekitar 45,5% terhadap kapasitas industri alas kaki Indonesia.
Menurut APRISINDO, Jawa Tengah memiliki hampir seluruh prasyarat untuk menjadi pusat investasi industri alas kaki baru di Asia Tenggara. Ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif, kawasan industri yang terus berkembang, lokasi strategis di jalur logistik nasional, serta dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting untuk menarik relokasi investasi global yang saat ini mencari alternatif selain Vietnam.
Namun demikian, keunggulan tersebut harus diperkuat melalui pembenahan ekosistem industri secara menyeluruh. APRISINDO menilai bahwa daya saing Vietnam bukan semata-mata disebabkan oleh biaya tenaga kerja, melainkan karena keberhasilannya membangun ekosistem industri yang terintegrasi, mulai dari kepastian regulasi, kemudahan perizinan, efisiensi logistik, ketersediaan energi yang kompetitif, hingga keberadaan rantai pasok bahan baku yang saling terhubung.
Oleh karena itu, reindustrialisasi di Jawa Tengah perlu diarahkan pada enam prioritas utama, yaitu:
• penguatan infrastruktur logistik dan pelabuhan;
• peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penguatan kompetensi SDM;
• percepatan deregulasi perizinan dan penyederhanaan regulasi investasi;
• penyediaan energi industri yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan;
• percepatan sertifikasi industri serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
• penciptaan kepastian hukum, keamanan investasi, serta stabilitas iklim usaha.
APRISINDO meyakini bahwa apabila reformasi tersebut dapat diwujudkan secara konsisten, Jawa Tengah berpeluang menjadi hub industri alas kaki Indonesia sekaligus destinasi utama investasi manufaktur padat karya di kawasan Asia. Setiap investasi baru di sektor alas kaki berpotensi mencapai USD100 juta, menciptakan sekitar 10.000–15.000 lapangan kerja, serta menghasilkan kapasitas produksi hingga 1 juta pasang sepatu per bulan. Dampak bergandanya tidak hanya meningkatkan ekspor nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat industri pendukung, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menutup paparannya, Yoseph Billie Dosiwoda menegaskan bahwa persaingan Indonesia bukanlah dengan sesama daerah, melainkan dengan negara-negara pesaing seperti Vietnam. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kepentingan perlu bergerak bersama membangun ekosistem industri yang lebih kompetitif melalui deregulasi, percepatan investasi, penguatan infrastruktur, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta pelaku industri. Dengan iklim investasi yang semakin kondusif, Jawa Tengah diyakini mampu menjadi motor penggerak reindustrialisasi nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat produksi alas kaki terbesar di dunia.
Diskusi dalam forum menghasilkan kesamaan pandangan bahwa reindustrialisasi merupakan prasyarat penting bagi Indonesia untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Penguatan sektor manufaktur dipandang sebagai kunci dalam meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperbesar investasi, memperkuat rantai pasok nasional, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Melalui keikutsertaan sebagai narasumber dalam forum nasional ini, APRISINDO kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong terciptanya kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri alas kaki nasional. APRISINDO juga akan terus memperjuangkan iklim usaha yang kondusif agar industri padat karya Indonesia semakin kompetitif, mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.(redaksi)
